Balikpapan - Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi publik dan merespons langsung aspirasi dari para pelaku transportasi, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan menggelar audiensi bersama para pengemudi angkutan kota pada hari Senin, 16 Juni 2025.

Audiensi tersebut dipimping langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, didampingi oleh Kepala Bidang Angkutan, Suparli. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Balikpapan untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pelaku transportasi dalam rangka menemukan solusi atas berbagai permasalahan di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, para pengemudi angkutan kota menyampaikan sejumlah aspirasi dan permohonan, di antaranya:

1. Penerapan Tarif Bus Bacitra
   Supir angkot meminta agar layanan Bus Bacitra segera diberlakukan tarif serta tidak dilakukan penambahan koridor maupun unit baru. Mereka juga mengusulkan agar jarak antar halte dievaluasi karena dinilai terlalu dekat.
2. Keringanan Uji KIR dan Penambahan Titik Pemberhentian
   Para pengemudi juga memohon adanya keringanan terhadap kewajiban uji KIR bagi kendaraan angkot yang masa berlakunya telah habis. Selain itu, mereka mengusulkan penambahan titik pemberhentian angkot di lokasi strategis seperti Mall Ramayana, Plaza Balikpapan, dan depan E-Walk Balikpapan Super Block (BSB).

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Fadli Pathurrahman menyampaikan bahwa seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi Dinas Perhubungan dan akan ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku.

"Kami mengapresiasi inisiatif para pengemudi angkot yang telah menyampaikan aspirasinya secara langsung. Ini merupakan bagian penting dari proses perbaikan layanan transportasi di Kota Balikpapan. Pemerintah daerah akan selalu membuka ruang dialog demi mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman dan berkelanjutan." ujar Fadli.

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga sinergi dalam membangun transportasi publik yang lebih baik bagi masyarakat. (LH/2025)